Belakangan ini saya menarik byk pelajaran dari kasus-2 yg muncul dari hubungan bilateral Indonesia-Malaysia. Bukan spesifik kasus politis saja, tapi juga masalah sosial. Kasus buruknya (katanya) perlakuan majikan-2 Malaysia thd TKI/TKW kita, kasus pengiriman illegal mrk dan pemulangan paksa oleh polisi Kerajaan Malaysia (yg katanya juga, sebagian direkrut dari org-2 Indonesia sendiri), dan paling hot tentu saja kasusnya Manohara. Dan, tiba-2 kasus Ambalat pun terkuak lagi, yg terjadi akibat belum tuntasnya ‘pengobatan koreng-2’ yg ada di perbatasan kedua negara serumpun ini.
Terus terang saya nggak bisa byk berkomentar krn tidak tahu-menahu duduk perkara dlm hal pengiriman TKI/TKW Indonesia ke luar negeri. Tidak adil kalau memihak di satu sisi hanya krn kita punya latar suku bangsa yg sama tanpa menyelidiki dulu kenyataan yg ada di lapangan. Mengapa org tidak punya keahlian bisa be-ramai2 bekerja ke luar negeri? Memangnya di dalam negeri tidak ada pekerjaan utk mrk? Lantas, mengapa org-2 ini seringkali mendapat perlakuan buruk di luar sana? Mengapa pula byk tjd kasus pencurian, penipuan, bahkan perampokan yg dialami para TKI/TKW yg baru pulang kembali ke tanah air?
Miris bgt ya? Mrk yg nyata-2 menghasilkan devisa bagi negara malah jadi ‘komoditas’ yg tak terurus. Bukti otentik bhw pemerintah kita tidak sungguh-2 melayani, melindungi & mensejahterakan warga negaranya. Para petani yg lahannya sdg paceklik & sebagian besar orang di pedesaan Indonesia yg berpendidikan rendah lbh rela jual harta-bendanya agar bisa dikirim bekerja (apa saja) di Malaysia, Hongkong atau negara-2 Arab yg membutuhkan ‘org-2 suruhan’ utk pekerjaan-2 tanpa keahlian khusus. Kenapa begitu? Ya itu tadi, mrk tidak dilayani, dilindungi, dan dibuat sejahtera oleh pemerintah. Petani paceklik? Salahnya, nggak antisipasi dg tanaman selingan lainnya, begitu jawaban bapa/ibu di pemerintahan (yg dpt pekerjaan sbg PNS krn nyogok uang puluhan bahkan ratusan juta rupiah). Generasi muda berpendidikan rendah? Gimana mau berpendidikan tinggi, biaya sekolah gila-gilaan mahalnya! Belum tentu nanti kalau sudah lulus lantas otomatis dpt pekerjaan layak. Siapa yg bisa garansi? Pemerintah? Bathukmu! *esmosi*
Saya sdh dua kali menyeberang ke Malaysia, melihat lbh dekat kehidupan kota-2 di sana dan keseharian masyarakatnya. Nggak terlalu beda dg negeri kita kok. Cuacanya sama, jenis suku/bangsanya sama (ada Cina, India/Bangladesh, Melayu, sedikit bule), pola-2 dasar kehidupan sosialnya juga serupa. Yg mencolok perbedaannya: di sana lbh bersih (tapi lbh bersih Singapura), teratur, dan warganya terlihat patuh pada peraturan. Jalan raya di sana tidak lepas dr kemacetan, tapi teratur antriannya. Utk yg buru-2 nggak perlu khawatir, ada moda transportasi yg bisa diandalkan di sana: Monorail Train. Keretanya lumayan murah, bersih, tepat waktu, dan berhenti di titik-2 krusial yg strategis utk mencapai ke pelosok kota. Ruang-2 hijau bersih dr sampah & pedagang kaki lima (yg seringnya malah bikin sampah!). Fasilitas umum dlm kondisi baik & siap digunakan. Semua azas keselamatan penggunanya diperhatikan dan dijalankan dg sungguh-2.
Konon di Malaysia pendidikan ditanggung pemerintah, sampai ke tingkat perguruan tinggi. Pada era 70-an bahkan pemerintahannya rela membayar mahal tenaga-2 pengajar Indonesia utk ‘transfer ilmu’ di sana. Mrk juga mengirim byk sekali pemuda/pemudi utk belajar ke perguruan-2 tinggi di Amerika, Belanda, Jerman, dll. Pembangunan yg pesat saat ini adalah salah satu bukti keberhasilan program pendidikan ‘ngoyo’ mrk bbrp puluh tahun blkgn ini.
Makanya saya geli bgt sewaktu ada teman ‘mengadukan’ olok-2 ala blogger yg menghina-dina bangsa kita; yg dibilang ‘celaka’ dan ‘malang’. What can I say? What he/she mentioned were all true! 100% correct. Nggak usah marah, memang itulah kita, bangsa yg tersinggung disebut ‘Indon’ pdhl bangsa lain biasa aja dipanggil dg singkatan; ‘Aussie’, ‘Malay’, ‘Bangla’, ‘Thai’, ‘Amrik’. Apa masalahnya?
Memang harus kita akui bangsa ini lagi sakit kronis. Masyarakat makin tidak respek pada peraturan, krn byk melihat para petinggi negara tidak patuh pada peraturan. Nilai-2 sosial yg baik jg makin tergerus. Tidak ada sopan-santun lagi, gotong-royong dan tolong-menolong sdh jadi propaganda kosong, bahkan skrg tampaknya org bisa melakukan apa saja di tempat umum (mulai dr merokok, buang sampah, buang hajat, sampai mengambil propertinya fasilitas umum).
Saya mulai berpikir mungkin awalnya kita harus mengganti semua peraturan hukum dan ketatanegaraan negri ini dulu. Apakah Anda tahu bhw kita msh memakai peraturan hukum yg dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda? 3,5 abad lebih, blm diganti! Tanya deh sama teman-2 yg belajar di fakultas hukum. KUHAP kita ya blas peninggalan mbah-2 hantu gentayangan kumpeni itu. Ibu saya kebetulan berlatar hukum pidana, koleksi buku-2nya pakai bahasa Belanda semua.
Pantas saja kelakuan pemerintah kita bak kumpeni. Memang sial benar bangsa kita ini. Stlh 3,5 abad dibodohi penjajah, lantas 20 thn dijadikan kelinci percobaan politiknya Soekarno, tambah 30 thn pembodohan orde baru. Full bodohnya! Kondisi kemutungan dan kebodohan bangsa kita serta ketidakpedulian pemerintah thd warganya, semakin dimanfaatkan oleh pihak-2 yg ingin mencari keuntungan di negri nan kaya sumber daya alam ini. Mungkin salah satunya oknum-2 Malaysia. Habis bagaimana? Mungkin mrk gemas melihat kekayaan alam kita yg di-sia2kan atau salah kelola.
Wah, nggak ada habisnya kalo menulis ttg hal ini. Semoga pemerintah cepat-2 sadar, mengubah perilaku mrk, dan menjalankan tugas mrk yg sederhana itu: melayani, melindungi, dan mensejahterakan warga Indonesia. Ingat, gaji kalian diambil dr uang kami. Kamilah ‘bos’ kalian. Dan amanat yg kalian tanggung kelak akan diminta pertanggungjawabannya oleh Sang Pemilik Bumi dan Isinya. Tugas kalian sangat serius, dunia-akherat!
